1. Kemenkum Sumut: Semangat Ekonomi Desa Bangkit 2.098 Koperasi Daftar Badan Hukum di Sumut
Warta Jawa Kemenkum Sumut Sebuah langkah besar tengah berlangsung di Sumatera Utara. Sebanyak 2.098 koperasi desa dan kelurahan kini telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan pengesahan badan hukum. Ini bukan sekadar angka, melainkan representasi kebangkitan ekonomi dari akar rumput: desa.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut, Sahat Marlen Situngkir, mengatakan bahwa jumlah tersebut baru sekitar 34,33 persen dari target 6.110 koperasi. Meski demikian, semangat dan antusiasme masyarakat patut diapresiasi.
“Kolaborasi antara pemerintah, notaris, dan masyarakat desa menjadi kunci percepatan ini,” ujarnya. Menariknya, pendekatan musyawarah desa menjadi fondasi dalam pembentukan koperasi ini.
2. Judul: Koperasi Merah Putih: Jalan Baru Menuju Kemandirian Desa
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara saat ini gencar menggenjot program Koperasi Merah Putih. Program ini digagas sebagai bagian dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Dengan pembentukan lebih dari 2.000 koperasi yang telah mendaftar pengesahan badan hukum, Sumut menjadi salah satu provinsi dengan progres tercepat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumut, Naslindo Sirait, menyebut peran Satgas Koperasi sangat vital.
“Kami menggelar musyawarah desa di berbagai kabupaten/kota untuk mempercepat pendirian koperasi. Ini bukan sekadar formalitas, tapi langkah konkret memperkuat ekonomi rakyat,” ujarnya.
Baca Juga: Maesyal Rasyid Lepas Peserta Karnaval Festival Tabuh Bedug Ke-34 Kecamatan Teluknaga
3. Judul: Notaris Jadi Kunci Percepatan Koperasi Desa di Sumut
Di balik angka 2.098 koperasi yang mendaftar, ada peran penting para notaris di Sumatera Utara. Pemerintah menggandeng Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk mendampingi pembuatan akta usaha koperasi.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sumut, Sahat Situngkir, menegaskan pentingnya koordinasi yang solid.
“Kalau desa tidak bisa akses aplikasi AHU, kami langsung hubungi Dirjen AHU. Tidak boleh ada koperasi tertinggal karena hambatan teknis,” tegasnya.
Langkah ini sekaligus menjadi contoh sinergi antara teknologi, hukum, dan pembangunan desa.
4. Kemenkum Sumut: Bobby Nasution Turun Tangan, Satgas Koperasi Desa Mulai Bergerak
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, memimpin langsung Tim Satgas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam satu bulan ke depan, Pemprov menargetkan seluruh desa mengajukan pengesahan badan hukum koperasi.
Langkah cepat ini adalah bagian dari eksekusi Instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan koperasi sebagai motor ekonomi rakyat.
“Desa adalah benteng terakhir ketahanan ekonomi. Kalau koperasi jalan, ekonomi rakyat kuat,” ujar Bobby saat peluncuran satgas.
5. Kemenkum Sumut: Ekonomi Gotong Royong Kembali Bergema Lewat Koperasi Merah Putih
Koperasi bukan hal baru di Indonesia. Tapi kini, koperasi desa kembali mendapat tempat istimewa lewat program Merah Putih. Program ini bukan hanya soal badan hukum, tapi tentang membangun kembali semangat gotong royong.
“Ini lebih dari sekadar regulasi, ini revolusi ekonomi dari desa,” kata Naslindo Sirait, Kadis Koperasi Sumut.
Dengan lebih dari 2.000 koperasi resmi dalam proses pengesahan, harapan baru muncul: ekonomi yang adil, mandiri, dan berbasis komunitas.
